♦️ Pemecahan Tanah Lebih Dari 5 Bidang

pihaktidak mau melakukan pemecahan sertifikat tanah. Dengan demikian tanah yang dimiliki lebih dari satu orang yang telah terbukti. bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya 5 Munir Fuady, Loc.Cit. 7 hukumbidang tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Adapun yang dimaksud dengan sertifikat ganda, yaitu sebidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat, terjadi tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. Sertifikat ganda terjadi karena sertifikat tersebut tidak dipetakan dalam Sertifikatdobel/ganda adalah sertifikat yang diterbitkan lebih dari satu pada satu bidang tanah oleh Kantor Pertanahan, sehingga mengakibatkan ada kepemilikan bidang tanah hak yang saling bertindih, seluruhnya atau sebagian. Dilihat dari prosedurnya, penyelesaian sengketa pertanahan oleh badan pertanahan nampaknya lebih praktis dibanding 5 Tanah hak pengelolaan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila kewenangan hak menguasai dari negara atas tanah tersebut tidak dilaksanakan oleh pemegang hak sesuai tujuan pemberian, pelimpahan kewenangan tersebut, dan jika hanya sebagian dari bidang tanah hak pengelolaan yang memenuhi kriteria tanah terlantar, maka hanya bagian tanah Selanjutnya tim telah mengembangkan UnitySDK, SDK yang lebih canggih untuk mengunggah Avatar seluruh tubuh dan menyelesaikan adegan di bidang tanah Anda. Ini memungkinkan pemain untuk dengan mudah memonetisasi real estat mereka di metaverse dengan membangun pengalaman VR. PemanfaatanSIG Dibidang Pertanian Dalam Bidang: 1. Kajian Erosi Tanah. Kajian erosi tanah diperlukan data-data yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab erosi, seperti : · Data curah hujan harian selama 5 sampai 10 tahun terakhir; · Data sifat dan karakteristik tanah untuk menghitung besarnya erodibiltas tanah. ModelPenyelesaian Sengketa Tanah dari Klaim Panitia Pura & Prajuru Desa Adat. 21 May 2022 11:45 AM. Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH. (ist) Oleh: Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH*. SENGKETA tanah di Bali hingga 2022 eskalasinya masih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pengadministrasian untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui PTSL. JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mendaftarkan lebih dari 79 juta bidang tanah di seluruh Indonesia atau tepatnya 79.191.671 juta melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ().. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Yulia Jaya Nirmawati mengungkapkan, jumlah ini mencerminkan 62,85 persen dari target bertambahjuga pula keperluan di bidang Pertanahan yang dimana memerlukan kepastian hukum yang jauh lebih dalam lagi. Banyaknya masalah terkait tentang jual beli tanah, dan tanah sebagai jaminan kredit di bank. Kesehariannya sertifikat tanah sering sekali terjadi persengketaan yang bahkan sampai ke sidang pengadilan. Wbn4GT. Membagi sebidang tanah adalah perkara yang akan/pernah dialami pemilik tanah. Biasanya pembagian tanah bertujuan untuk jual beli atau pembagian warisan. Maklum saja, jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tanah semakin susah untuk didapatkan. Kelak saat tiba waktunya sebagai orang tua, Anda akan memikirkan bagaimana membagi-bagikan tanah kepada anak-anak. Setelah memikirkan itu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara mengurus sertifikatnya? Bisa saja Anda meminta bantuan orang lain untuk mengurusnya. Padahal, mengurus pemecahan sertifikat tanah adalah hal yang mudah dan sederhana. Yang sebaiknya Anda lakukan sendiri. Ada dua macam pemecahan sertifikat tanah. Pertama, pemecahan yang dilakukan developer atas nama perusahaan. Pemecahan ini dilakukan berdasarkan site plan yang telah dapat persetujuan dari instansi terkait. Biasanya pemecahan sertifikat oleh perusahaan ini mencakup suatu kawasan. Kedua, pemecahan sertifikat atas nama pribadi. Pemecahan sertifikat inilah yang ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas. Baca Juga Syarat dan Biaya Mengurus Sertifikat Tanah Pemecahan Sertifikat Atas Nama Pribadi Pemecahan sertifikat atas nama pribadi pada umumnya untuk luasan yang tidak terlalu besar. Pemecahan ini perlu dilakukan oleh orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. Berikut adalah syarat-syarat yang perlu diketahui dan dilengkapi agar bisa melakukan pemecahan. Sertifikat asli. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan SPPT PBB. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP dan Kartu Keluarga KK pemohon. Surat pernyataan pemecahan yang ditandatangani pemegang hak. Dalam surat pernyataan ini, perlu dicantumkan alasan pemecahan dan gambar lokasi yang akan dipecah. Gambarnya boleh hanya berupa sketsa kasar lokasi dan rencana pemecahannya. Surat kuasa jika pengurusan dikuasakan ke pihak lain, biasanya dikuasakan ke notaris. Mengisi beberapa formulir yang sudah disediakan lembaga pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional BPN, seperti surat pernyataan telah memasang tanda batas. Proses Pemecahan Sertifikat Pengukuran Adalah Tahapan dalam Proses Pemecahan Sertifikat via Seperti yang sudah diterangkan di atas, pemecahan sertifikat tanah bisa Anda lakukan dengan bantuan notaris ataupun sendiri. Jika Anda memutuskan untuk mengurus pemecahan sertifikat sendiri, prosedurnya tidaklah sulit. Pastikan Anda mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus disediakan, seperti fotokopi identitas diri pemohon dan kuasanya, sertifikat tanah, serta izin perubahan penggunaan tanah. Untuk izin perubahan penggunaan tanah, perlu dimasukkan apabila terjadi alih fungsi lahan. Selain dokumen tersebut, Anda juga perlu mempersiapkan surat kuasa dan Sertifikat Hak Atas Tanah yang asli. Surat kuasa dibutuhkan kalau pemecahan tidak dilakukan pemilik tanah. Sertifikat Hak Atas Tanah yang asli diperlukan kalau Anda adalah pengembang. Dan sebagai pengembang, Anda juga harus menyertakan site plan kawasan. Proses pemecahan sertifikat atas nama pribadi dilakukan di lapangan dan di lembaga pertanahan. Setelah melakukan pendaftaran berkas dan pemohon mendapatkan tanda terima, petugas yang bertanggung jawab atas pengukuran akan pergi ke lokasi dengan didampingi pemilik atau kuasanya. Selanjutnya, petugas akan menggambar hasil pengukuran dan memetakan lokasi pada peta yang disediakan. Tahapan berikutnya adalah penerbitan surat ukur untuk tiap-tiap bidang yang dipecahkan. Surat ukur ini ditandatangani kepala seksi pengukuran dan pemetaan. Usai mendapatkan surat ukur, tahapan selanjutnya adalah penerbitan sertifikat di Subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi PHI. Sertifikat itu nantinya ditandatangani kepala lembaga pertanahan. Dengan demikian, proses pemecahan sertifikat secara pribadi sudah selesai. Anda tinggal menunggu sertifikat baru dikeluarkan. Berdasarkan Lampiran IX Peraturan Kepala BPN RI Tahun 2008, waktu yang dibutuhkan untuk memecah sertifikat adalah lima belas hari kerja. Waktu tersebut dihitung sejak berkas yang diterima lengkap dan telah dilakukan pengukuran. Selain itu, sertifikat tanah yang akan dipecah haruslah bersih tanpa masalah. Biaya yang harus Anda keluarkan untuk pemecahan sertifikat ini tidaklah besar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2002, biayanya sekitar untuk setiap sertifikat yang diterbitkan. Jadi, apabila Anda ingin memecah sertifikat menjadi dua, biayanya adalah Jika sertifikat dipecah menjadi tiga, biayanya adalah Namun, biaya tersebut belum termasuk pengukuran tanah. Pemecahan Sertifikat Tanah Warisan Sertifikat Tanah Warisan via Peralihan hak atas tanah tersebut harus disertai dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 42 ayat 4 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah PP Pendaftaran Tanah yang berbunyi, “Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.” Menurut surat Mahkamah Agung MA RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991 yang menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Kadaster di Jakarta menyatakan Surat Keterangan Hak Waris SKHW untuk Warga Negara Indonesia itu Golongan Keturunan Eropa Barat dibuat oleh Notaris. Golongan penduduk asli dibuatkan Surat Keterangan oleh Ahli Waris yang disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat. Golongan keturunan Tionghoa oleh Notaris. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa oleh Balai Harta Peninggalan BHP. Akan tetapi, bila Anda tetap ingin membuat penetapan ahli waris, maka pengadilan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang mengeluarkannya. Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat Pengadilan Negeri. Yang dasar hukumnya adalah Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Persyaratan Hibah Wasiat Pemecahan warisan sering dikenal dengan istilah hibah wasiat. Perkara ini mengambil contoh Kompilasi Hukum Islam dengan masyarakat penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Adapun di dalam Pasal 195 KHI disyaratkan bahwa Wasiat dilakukan secara lisan, di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau Notaris. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari seluruh harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui semua ahli waris. Persetujuan dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dan notaris. Jika dalam hal ini tidak dibuat wasiat secara tertulis di hadapan notaris sehingga tidak bisa langsung dibuatkan akta hibahnya, proses yang ditempuh adalah balik nama dan pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama APHB biasa. Setiap kematian yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat surat keterangan kematian dari kelurahan pribumi atau dengan Akta Notaris WNI keturunan. Kemudian dibuat Surat Keterangan Warisnya. Dari SKW, dapat diketahui siapa saja ahli waris yang berhak sehingga dapat dipastikan siapa saja ahli waris dari pewaris dan siapa saja yang berhak atas harta warisan. Baca Juga Mengurus dan Menghitung BPHTB Tanah Warisan Tahapan Pembuatan Akta Hibah Wasiat Akta Hibah Wasiat via Pada praktiknya, jika tidak dibuatkan akta hibah wasiat secara notariil, setiap kali terjadi kematian harus terjadi proses pewarisan. Walaupun tanah tersebut nantinya dipecah dua dan diberikan kepada tiap-tiap nama, tahapan-tahapan yang mesti dilalui adalah sebagai berikut. Proses turun waris balik nama waris dengan membayar pajak waris sehingga tanah dibalik nama ke atas nama seluruh hak waris. Setelah itu, dilakukan pemecahan sertifikat menjadi dua bagian X dan Y. Untuk syarat administrasi yang harus dipenuhi ialah Data tanah a Sertifikat asli. b PBB asli 5 tahun terakhir, berikut Surat Tanda Terima Setoran. c IMB asli. Data pemberi dan penerima hibah a Fotokopi KTP. b Fotokopi Kartu Keluarga. c Fotokopi akta kelahiran. Cermati Lalu Rencanakan Dengan mencermati lebih dulu, Anda dapat merencanakan dengan baik persyaratan pemecahan sertifikat Anda. Tentu saja, setelah memahami penjelasan di atas, Anda dapat mengurusnya sendiri. Namun, jika kurang yakin atau punya pekerjaan lain yang lebih mendesak, Anda dapat mengandalkan bantuan profesional. Perencanaan yang baik akan berbuah manis, terutama jika hal ini berhubungan dengan warisan. Urusan ini jika direncanakan dengan baik, akan membuahkan hasil kesetaraan dan keadilan bagi seluruh hak waris. Baca Juga Cara Lengkap Mengurus Sertifikat Tanah dan Biayanya SHM tidak boleh dipecah lebih dari 5 bidangBagaimana solusinya?Redaksional Surat Pernyataan PemecahanTags SHM tidak boleh dipecah lebih dari 5 bidang Negara mengatur kepemilikan tanah dengan status Sertifikat Hak Milik SHM, dimana masyarakat hanya boleh memiliki maksimal 5 lima bidang saja atau dengan luas keseluruhan kepemilikan SHM tersebut tidak lebih dari 5000 m2 Lima ribu meter persegi. Pengaturan tentang hal ini seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal. Pada kenyataannya kepemilikan tanah lebih dari 5 lima bidang atau luasan tidak lebih dari 5000 m2 ini sering terjadi terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat land lord tuan tanah dari keluarga terdahulu sehingga memiliki tanah dalam jumlah banyak. Kepemilikan tanah yang berasal dari kepemilikan dengan sejarah keluarga akan melekat kepada ahli warisnya. Hal ini menyebabkan si pemilik saat ini bisa saja memiliki tanah dalam jumlah besar. Tanah warisan yang merupakan kepemilikan secara turun temurun umumnya masih dalam bentuk girik atau tanah milik adat, jika belum pernah didaftarkan bidang tanahnya ke Kantor Pertanahan. Disinilah muasal kepemilikan tanah dalam jumlah yang sangat luas yang dimiliki oleh seorang pribadi dalam bentuk SHM. Karena tanah yang berasal dari girik akan langsung dikonversi menjadi SHM jika didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Jadi tidak aneh jika ada orang yang memiliki tanah dengan luas ribuan meter persegi bahkan hektaran dengan status tanah Sertifikat Hak Milik. Masalah akan timbul jika pemilik sertifikat SHM tersebut akan memecah sertifikat miliknya menjadi bidang-bidang yang lebih kecil, apalagi jika si pemilik ingin membangun tanahnya tersebut menjadi proyek properti sudah barang tentu tanahnya harus dipecah menjadi banyak bidang sesuai dengan siteplan yang disahkan oleh instansi terkait. Ini akan menjadi kendala karena peraturan hanya membolehkan seorang memiliki SHM tidak lebih dari 5 lima bidang. Bagaimana solusinya? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, jalan yang bisa ditempuh oleh si pemilik jika ingin mengajukan pemecahan sertifikat sesuai dengan keinginannya walaupun lebih dari 5 bidang adalah dengan mengajukan pemecahan sertifikat disertai dengan membuat Surat Pernyataan Pemecahan yang menyebutkan alasan pemecahannya, yaitu janji akan dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian sertifikat nanti akan beralih haknya kepada pihak lain. Sehingga si pemilik tidak lagi memiliki bidang tanah yang melanggar peraturan pembatasan kepemilikan. Redaksional Surat Pernyataan Pemecahan Tidak ada panduan yang ajeg tentang format surat pernyataan pemecahan bidang tanah, yang paling penting adalah dalam surat pernyataan tersebut memuat pernyataan yang menyatakan bahwa si pemilik memecah bidang tanah miliknya dengan tujuan akan dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-bagian. Perkara kapan akan dialihkan itu urusan lain. Berikut bisa dijadikan contoh untuk membuat Surat Pernyataan Pemecahan Bidang Tanah. SURAT PERNYATAAN PEMECAHAN Saya yang bertandatangan di bawah ini Nama Padli Aulia Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 17 Maret 1979 Alamat Jl. Jend. Sudirman No. 32, Bandung NIK No. 1234567890 Terlebih dahulu menerangkan -bahwa saya adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No. 1/Kel. Jagakarsa seluas 9000 m2 Sembilan ribu meter persegi menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2010, yang saya peroleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 2/2011 yang dibuat di hadapan Ir. Irwandi, SH., Notaris/PPAT Jakarta Selatan. -bahwa saya akan megalihkan tanah saya tersebut kepada pihak lain secara sebagian-sebagian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini saya mengajukan pemecahan sertifikat saya tersebut kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan rencana pemecahan seperti gambar terlampir. Lampirkan rencana pemecahan, boleh berupa sket kasar saja. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 15 Maret 2016 Yang Membuat Pernyataan Meterai 6000 Padli Aulia Seperti terlihat di atas bahwa surat pernyataan dibuat cukup simpel. Yang terpenting adalah maksud pemecahan sertifikat sudah tercantum di dalamnya yaitu sertifikat akan dialihkan kepada pihak lain. Kapan waktunya sertifikat tersebut dialihkan kepada pihak lain? Ya belum tentu dan tidak usah dicantumkan batasan waktunya. Dengan adanya Surat Pernyataan ini sudah tidak ada masalah lagi berapapun luas tanahnya dan berapapun rencana jumlah bidang pemecahannya karena secara legalitas dasar kepemilikan masing-masing bidang tanah sudah terakomodasi oleh surat pernyataan ini. Lihat artikel lainnyaCara Memecah SHM yang Luas dan Lebih Dari 5 Bidang SekaligusIni Dia SK Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 yang Membatasi Pemilikan SHM Hanya 5 BidangIni Dia Aturan Tentang Perolehan Dan Harga Rumah Tempat Tinggal Untuk Orang Asing Setelah UU Cipta Kerja DisahkanCara Meningkatkan Status Tanah HGB menjadi SHMLangkah Mudah Menjadi Developer PribadiFungsi Surat Keterangan Tidak Sengketa Dalam Permohonan Sertifikat Tanah GirikBegini Cara Menjadi Developer Kecil-kecilanApa Sih yang Dimaksud Dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah?Apakah yang Dimaksud Dengan Tanah Girik? Bagaimana Cara Mengurusnya Menjadi Sertifikat?Cara Meningkatkan Sertifikat Hak Pakai Menjadi SHMApakah Aman Membeli Tanah Girik Yang Tidak Ada Giriknya?Perbedaan Antara Sertifikat Tanah Elektronik dan Sertifikat ManualKetika Membeli Rumah dari Developer, Apakah Sertifikatnya Langsung SHM atau HGB Dulu?Pengertian-Pengertian Pada PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran TanahApa yang Dimaksud Dengan Tanah Girik? Bagaimana Cara Mengurusnya Menjadi SHM?Tagshttps//asriman com/bagaimana-cara-menghadapi-peraturan-pemecahan-5-bidang-tanah-untuk-memecah-sertifikat/pemecahan sertipikat tidak boleh lebih lima bidang BerandaKlinikPertanahan & PropertiProsedur dan Syarat ...Pertanahan & PropertiProsedur dan Syarat ...Pertanahan & PropertiKamis, 24 September 2020Sudah sekitar 10 tahun saya membeli tanah di Gresik dan sudah lunas tapi hanya diberi bukti kuitansi pelunasan saja oleh penjualnya. Lalu, saya kuasakan kepada orang lain untuk mengurus suratnya dan penjual minta biaya mengurus surat sertifikat sekitar Rp3 juta katanya tanah induk. Namun, sudah hampir 1 tahun masih belum selesai. Apa membeli tanah dari tanah induk itu prosesnya rumit?Dalam proses jual beli tanah, biasanya dilakukan dulu melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai pengikatan awal sebelum para pihak membuat Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai bukti peralihan hak atas tanah telah terjadi. Pada dasarnya, permohonan pemecahan sertifikat tanah induk diajukan oleh pihak yang memegang hak atas tanah, dalam hal ini, oleh penjual. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Prosedur dan Persyaratan Pemecahan Sertifikat Tanah yang dibuat oleh Febiriyansa Tanjung, dari Leks&Co yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 25 April Beli TanahBerdasarkan pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa antara para pihak belum menandatangani Akta Jual beli “AJB” di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah “PPAT”, dan tanah yang menjadi objek jual beli merupakan sebagian tanah dari keseluruhan tanah yang dimiliki oleh penjual di dalam satu sertifikat atau biasa disebut sebagai “tanah induk”.Pada dasarnya, membeli sebidang tanah di dalam tanah induk tidaklah rumit. Dalam praktiknya, para pihak akan terlebih dahulu membuat kesepakatan pendahuluan, misalnya melalui suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli “PPJB”.Dikutip dari artikel Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Alat Bukti, PPJB adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli suatu tanah/bangunan sebagai pengikatan awal sebelum para pihak membuat menjual sebagian tanah dari tanah induk, penjual akan memecah tanah induk. Kemudian, setelah dipecah dan diterbitkan sertifikat tanahnya sendiri, tanah pecahan tersebut akan dijual kepada pihak pembeli melalui AJB di hadapan bersumber dari artikel yang sama, biasanya PPJB dibuat karena ada syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melakukan dengan PPJB, Notaris dan PPAT, Fessy Farizqoh Alwi dalam artikel Ketentuan Hibah Harta Bawaan kepada Anak, menerangkan bahwa pembuatan AJB berakibat pada peralihan hak atas tanah, sedangkan pendaftaran tanah balik nama hanya bersifat hukum AJB sebagai bukti peralihan hak atas tanah merujuk pada Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “PP 24/1997”, yang menerangkan bahwa peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satunya, melalui jual beli, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta pertanyaan Anda, karena belum dibuat AJB, maka belum ada peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli, sehingga pemilik atau pemegang hak atas tanah yang Anda maksud adalah Tanah IndukHak atas sebidang tanah yang sudah terdaftar dapat dipecah menjadi beberapa bagian berdasarkan pemintaan pemegang hak yang bersangkutan. Masing-masing pecahan tersebut merupakan satuan bidang tanah baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.[1]Dengan demikian, Anda perlu kembali mempelajari seluruh dokumen terkait jual beli tersebut, termasuk kuasa yang diberikan ke pihak ketiga yang Anda lakukan, karena kewenangan untuk mengajukan permohonan pemecahan tanah induk ada pada pihak penjual selaku pemegang hak atas tanah, bukan Anda selaku terjadi pemecahan tanah induk yang telah terdaftar, maka dilakukan penetapan batas dan pengukuran kembali, dengan dibuatkan gambar ukur baru dan dilakukan perubahan pada peta pendaftaran tanahnya.[2]AJB dapat dijadikan dasar untuk melakukan peralihan hak karena jual beli sekaligus melakukan pemecahan tanah induk guna pendaftaran perubahan pendaftaran tanah.[3]Permohonan pemecahan tanah induk yang telah didaftar, diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya ke Kantor Pertanahan dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dan melampirkan[4]sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan; identitas pemohon;persetujuan tertulis pemegang hak tanggungan, apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan sama dengan status bidang tanah induk dan untuk pendaftarannya, masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru, sebagai pengganti nomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya.[5]Surat ukur, buku tanah dan sertifikat hak atas tanah semula dinyatakan tidak berlaku lagi dengan mencantumkan catatan sebagai berikut “Tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna, yaitu Hak... Nomor...s /d...lihat buku tanah nomor ... s/d ...”, yang dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan.[6]Pencatatan pemecahan tanah induk dikerjakan juga dalam daftar-daftar lain dan peta pendaftaran tanah atau peta-peta lain yang ada dengan menghapus gambar tanah induk dan diganti dengan gambar bidang-bidang tanah pecahannya yang diberi nomor-nomor hak atas tanah dan surat ukur yang baru.[7]Permohonan yang disertai alasan pemecahan tersebut;Identitas pemohon dan/atau kuasanya fotokopi KTP, KK yang masih berlaku dan dilegalisir pejabat yang berwenang;Sertifikat hak atas tanah asli yang sudah dicek;Site plan untuk kawasan pembangunan perumahan;Izin perubahan penggunaan tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah;Akta PPAT bila ada peralihan disertai bukti setor pajak penghasilan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diterbitkan dan disahkan Kantor Pelayanan Pajak;Surat pernyataan tanah tidak ada sengketa atas nama pemegang hak pada sertifikat;Surat pernyataan tanah dikuasai secara fisik atas nama pemegang hak pada informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra jawaban dari kami, semoga bermanfaat.[1] Pasal 48 ayat 1 PP 24/1997[3] Pasal 95 ayat 1 huruf a Permen Agraria/BPN 3/1997[4] Pasal 133 ayat 1 Permen Agraria/BPN 3/1997[5] Pasal 133 ayat 3 Permen Agraria/BPN 3/1997[6] Pasal 133 ayat 5 Permen Agraria/BPN 3/1997[7] Pasal 133 ayat 6 Permen Agraria/BPN 3/1997Tags

pemecahan tanah lebih dari 5 bidang